Ajukan Kepemilikan Tanah & Bangunan di Indonesia

Mendapatkan hak atas kepemilikan tanah dan bangunan di Indonesia dapat memberikan tantangan bagi warga negara asing (WNA). Meskipun begitu, membeli bangunan di Indonesia dapat dilakukan secara cermat dengan melengkapi dokumen penting dan sumber daya yang tepat. InCorp Indonesia dapat membantu mempercepat proses kepemilikan tanah dan bangunan.

Kepemilikan Tanah & Bangunan di Indonesia

Dengan menawarkan berbagai peluang bisnis, Indonesia sering dianggap sebagai negara Asia yang menarik untuk investasi asing. Salah satu sektor yang berkembang pesat adalah industri konstruksi, dengan nilai mencapai USD 238 miliar pada tahun 2021 dan diproyeksikan tumbuh lebih dari 5% dalam empat tahun mendatang. Proyeksi ini akan menarik minat lebih banyak investor, yang akan membantu menciptakan lapangan kerja.

Dengan proyeksi yang begitu optimis, investor asing memerlukan lebih banyak kemudahan terkait regulasi properti dan kepemilikan tanah di Indonesia. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional telah mengeluarkan Peraturan No. 18 tahun 2021 tentang Prosedur Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

Aturan Kepemilikan Properti di Indonesia

Peraturan tersebut menyatakan bahwa warga negara asing yang telah mendapatkan dokumen imigrasi dapat memiliki rumah tapak atau rumah bertingkat yang menempati jenis tanah tertentu dengan persyaratan khusus:

Rumah tapak

Rumah mewah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku
Satu bidang tanah diizinkan per orang atau keluarga
Luas yang dibeli maksimal 2.000 m². Bisa dikecualikan dari batasan ini jika:
Properti terkait berdampak positif pada kehidupan ekonomi dan sosial lokal
Warga negara asing telah mendapatkan izin dari Menteri
Kepemilikan tempat tinggal bagi perwakilan asing

Rumah bertingkat

Rumah bertingkat adalah bangunan tinggal dengan 4 lantai atau lebih dan 10 unit hunian atau lebih. Kategori ini mencakup:

Apartemen: Unit-unit individual dengan dapur dan kamar mandi pribadi, dapat diakses melalui lorong dan tangga bersama.
Konominium: Unit-unit yang dimiliki secara individual dalam bangunan yang lebih besar, seringkali dengan fasilitas bersama seperti kolam renang atau gym.

InCorp Indonesia akan memberikan bantuan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan kepemilikan properti dan tanah.

Larangan dalam Aktivitas Pembelian Properti bagi Warga Asing di Indonesia

Warga asing menghadapi pembatasan dalam memiliki tanah dengan hak kepemilikan properti di Indonesia, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), khususnya Pasal 24. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui tindakan yang dilarang terkait kepemilikan tanah dan properti oleh warga asing di Indonesia.

Pembelian Langsung Tanah dengan Hak Kepemilikan Properti: Adalah ilegal bagi warga asing untuk secara langsung memperoleh tanah dengan hak kepemilikan properti berdasarkan UUPA. Penggunaan Perjanjian Calo: Perjanjian di mana warga negara Indonesia memegang judul tanah atas nama warga asing dianggap ilegal dan menimbulkan risiko hukum yang signifikan. Langkah-langkah Membeli Tanah dan Properti di Indonesia.

Membeli properti di Indonesia dapat rumit karena regulasi dan pengecualian tertentu. Tiga cara ini akan membantu Anda menavigasi proses pembelian tanah dan properti di Indonesia.

Hak Pakai: Hak sewa yang memberikan hak penggunaan hingga 80 tahun (dapat diperpanjang). Kepemilikan Perusahaan: Investasikan dalam perusahaan Indonesia yang dapat memiliki tanah dengan hak kepemilikan penuh.
Menikah dengan Warga Negara Indonesia: Dapatkan hak secara tidak langsung melalui kepemilikan bersama (kompleksitas hukum berlaku).

Sertifikat Lahan dan Bangunan di Indonesia

Proses kepemilikan lahan dan bangunan di Indonesia tidak berhenti ketika transaksi selesai. Sertifikasi perlu dilakukan untuk memastikan keabsahan kepemilikan tersebut. Undang Undang Agraria menyebutkan beberapa regulasi terkait sertifikasi dan hak atas lahan di Indonesia.

Ready to Expand Your Business in Indonesia?

Get Started